Distribusi Hasil Perikanan Tangguh, Visi KKP 2015 Terengkuh


Permasalahan menyangkut distribusi hasil perikanan bisa dibilang a classic never ending story. Cerita lama yang sampai sekarang masih terus relevan dibahas dan dicarikan solusinya. Kondisi  seperti: panjangnya rantai distribusi, perbedaan harga (disparitas) yang masih tinggi dari produsen ke konsumen, kontinyuitas produk yang kurang terjamin, kelangkaan produk di periode tertentu, serta keterbatasan infrastruktur pendukung pemasaran masih menjadi isu umum di pasar domestik.

Dalam konteks global, kondisi geografis Indonesia yang strategis di titik silang perdagangan dunia dengan potensi laut besar sudah selayaknya menjadikan Indonesia sebagai pemasok hasil perikanan terbesar yang mampu “memberi makan” dunia. Di sisi lain, jumlah penduduk Indonesia yang 230 juta orang dan bila digabungkan dengan kawasan Asia Tenggara/Timur lainnya mencapai jumlah 2 milyar orang, menjadi pasar produk perikanan yang sangat prospektif. Berdasar kondisi-kondisi di atas sangat layak bila Indonesia menjadi center of supply and demand bagi produk perikanan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan RI telah mencanangkan visi optimis Indonesia sebagai penghasil produk kelautan dan perikanan terbesar tahun 2015. Dengan produksi budidaya yang diproyeksikan meningkat 30% per tahun hingga tahun 2015 dan makin terkendalinya kegiatan penangkapan ikan membuat manajemen distribusi hasil perikanan menjadi kegiatan kunci yang sangat strategis ditangani. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari globalisasi produksi (supply) dan pasar (demand) produk perikanan yang menuntut penyediaan produk dengan kontinyuitas dan kualitas tinggi dengan harga wajar. Tak kurang, dalam sebuah kesempatan peresmian instalasi perikanan di Bali pada bulan Desember 2010, Presiden RI menekankan pentingnya manajemen distribusi perikanan untuk meningkatkan daya saing produk baik di pasar domestik maupun internasional (Media Indonesia, 12 Desember 2010).

Namun demikian, distribusi hasil perikanan relatif masih menemui banyak tantangan. Permasalahan distribusi seperti dilukiskan di atas pada gilirannya menciptakan ironi dimana konsumen membayar produk dengan harga yang tidak wajar sementara produsen (nelayan dan pembudidaya) kurang menikmati marjin yang dihasilkan. Oleh karenanya, diperlukan langkah-langkah konstruktif dan terintegrasi dalam menata sistem jaringan distribusi hasil perikanan yang efektif dan efisien. Saluran distribusi yang efektif dan efisien sangat penting untuk menutup gap (kesenjangan) dalam distribusi produk seperti kesenjangan lokasi (geographical gap), kesenjangan waktu produksi dan konsumsi (time gap), kesenjangan pasokan dan ketersediaan (quantity gap), kesenjangan informasi dan komunikasi (communication/information gap)

Sebagai instansi yang mengelola sumberdaya perikanan, KKP RI terus berupaya memfasilitasi terwujudnya jaringan distribusi hasil perikanan untuk meningkatkan daya saing (competitiveness) produk perikanan.  Hal ini selaras dengan upaya yang dilakukan Kementerian Perekonomian yang sedang merampungkan draft Sistem Logistik Nasional. Sistem ini bertujuan untuk mewujudkan kegiatan logistik nasional yang secara lokal terintegrasi dan secara global terhubung dengan pusat-pusat pertumbuhan perekonomian dunia. Sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka memperoleh masukan substantif dalam pengembangan sistem jaringan dan distribusi hasil perikanan Direktorat Pemasaran Dalam Negeri menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengembangan Sistem Jaringan Distribusi Hasil Perikanan pada tanggal 9 Desember 2010 di Jakarta.  Mengusung tema Jaringan Distribusi yang Tangguh Mendukung Visi KKP 2015, rapat diikuti oleh peserta dari unit kerja lingkup KKP RI, Kementerian terkait (Kemenko Perekonomian dan Kementerian Perdagangan) serta BUMN (PT Kereta Api Indonesia, PT Perikanan Nusantara (Persero),  Pelindo). Turut hadirpula wakil dari perusahaan logistik, asosiasi perikanan, asosiasi pasar, serta kalangan akademisi seperti dari IPB, UGM, UNHAS, STMT Trisakti dan STP Jakarta.

Beberapa hal penting yang mengemuka dalam rapat dan menjadi aspirasi stakeholders antara lain menyangkut pentingnya pendirian pusat-pusat distribusi yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung pemasaran perishable product . Dengan dukungan kelembagaan jaringan dan distribusi yang terintegrasi, terkonsolidasi dan terkoordinasi dengan baik, pusat distribusi ini dipercaya mampu menggerakkan perdagangan hasil perikanan. Secara khusus, menurut salah seorang narasumber (Dr. Zainuddin, M.Si dari UNHAS) menyampaikan Provinsi Sulawesi Selatan dipandang cukup strategis sebagai pusat distribusi hasil perikanan untuk kawasan barat Indonesia. Dalam paparannya yang berjudul “Menjadikan Sulawesi Selatan sebagai Distribution Centre ikan untuk memenuhi kebutuhan Indonesia bagian barat“ kota Makassar diproyeksikan menjadi lumbung ikan sementara bagi pendistribusian hasil perikanan wilayah barat Indonesia.

Alternatif konsep distribusi lainnya disampaikan oleh Direktur Produksi PT. Perikanan Nusantara (Persero) Dr. Abdul Rokhman dengan konsep Badan Penyangga Perikanan dan konsep pemasaran sistem waralaba (franchise). Konsep badan penyangga perikanan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dan kestabilan harga ikan melalui pembelian ikan dari produsen dengan harga yang sudah ditetapkan sejak awal (harga patokan ikan).  Sedangkan konsep pemasaran sistem waralaba bertujuan untuk membantu pemasaran produk perikanan yang berasal dari UKM skala kecil dan mikro dimana PT Perikanan Nusantara (Persero) berperan sebagai franchisor.

Pada kesempatan tersebut, wakil dari Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perekonomian mengapresiasi dan mendukung langkah yang dilakukan oleh KKP RI dalam pengembangan sistem jaringan distribusi hasil perikanan dan mengharapkan peran lebih lanjut KKP RI untuk : (i). Menyusun neraca kebutuhan pokok masyarakat terhadap produk perikanan dan kelautan untuk mengetahui produksi, kebutuhan dan stok setiap periode (bulanan). (ii). Mengintensifkan pemantauan harga dan stok sehingga ketersediaan produk dan kontinuitas supply dapat terjaga. (iii) Mengantisipasi terjadinya kekurangan pasokan (akibat musim produksi, kondisi cuaca, pangaruh harga di luar negeri, kenaikan harga BBM, serta kebutuhan saat hari-hari besar keagamaan).

Dukungan dari Kementerian terkait untuk menyukseskan jaringan distribusi hasil perikanan dipandang sangat positif oleh Thomas Dharmawan selaku Ketua Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (AP5I) dan perwakilan dari asosiasi perusahaan logistik. Keterpaduan gerak antar stakeholders akan mampu menghadapi kendala pasokan, kualitas, harga, efisiensi biaya produksi dan bahan baku, penerapan jaminan mutu dan sistem rantai dingin, aspek ketelusuran dan ecolabeling.

Sebagai tindak lanjut pertemuan, KKP RI cq. Direktorat Pemasaran Dalam Negeri akan melanjutkan kegiatan berupa studi rantai pasok (supply chain) dan pola jaringan distribusi komoditas unggulan di Indonesia sebagai basis data penyusunan kebijakan jaringan distribusi hasil perikanan. Melalui tindaklanjut ini diharapkan terwujud distribusi hasil perikanan yang tangguh dengan karakter utama: terintegrasi secara lokal, terhubung secara global (locally integrated, globally connected)./ Azmir Nida

Sumber: http://www.wpi.kkp.go.id/?p=794#more-794

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s